Mencermati Tingginya Perceraian di Gresik

Menurut data Pengadilan Agama Gresik, angka perceraian di kota pudak ini tergolong tinggi. Hingga akhir Februari 2010, kasus perceraian sudah mencapai 228 perkara yang sudah didaftarkan di Pengadilan Agama. tingginya angka perceraian per bulan rata-rata hampir sama dengan tahun 2009 yang tercatat total kasus mencapai 1.575 perkara, dengan jumlah permohonan yang dikabulkan 1.372 gugatan. Jumlah itu di antaranya 590 permohonan diajukan oleh suami berupa gugat talak, dan 985 permohonan atau sekitar 62,5 persennya diajukan oleh istri. Sebagian besar perkara menimpa keluarga dengan masa nikah di bawah 10 tahun (MI, 2 April 2010).

Selain dikenal sebagai kota santri, Gresik juga dikenal sebagai kota industri. Adanya industrialisasi besar-besaran di Gresik secara langsung maupun tidak ikut merubah karakter masyarakatnya. Religiusitas masyarakat kota santri benar-benar mengalami degradasi yang tajam diakibatkan nilai-nilai yang dibawa oleh industri. Tingginya angka perceraian setidaknya menjadi satu bukti kuat adanya penurunan kualitas keberagamaan.

Dalam Islam memang perceraian (talak) tidak dilarang. Namun term yang digunakan oleh Islam terkait talak ini adalah “tindakan halal yang tidak disukai Allah”. Makna term ini secara sederhana adalah bahwa tindakan cerai haruslah merupakan “alternatif terakhir satu-satunya” setelah semua usaha perekatan ikatan perkawinan tidak efektif lagi.

Perkawinan adalah institusi sakral, dalam bahasa hadits ia dikatakan “separuh dari agama”. Artinya jika seorang muslim belum menikah maka dapat dikatakan keberagamaannya kurang sempurna.

Sakralitas pernikahan dalam Islam dikarenakan konsekuensi yang dibawanya terkait relasi lawan jenis. Dalam kisah metaforis klasik dalam al-Qur’an, dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga dikarenakan keduanya melakukan perkawinan yang belum disahkan (al-Qur’an menggunakan bahasa As-sajarah, pohon, karena pohon melambangkan keturunan dan biji pohon adalah hasil perkawinan). Pelanggaran terhadap hal ini menyebabkan “terusirnya” seseorang dari “sorga”.

Sebagai kota dengan masyarakat yang dikenal religius, tingginya angka perceraian menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Idealnya, masyarakat religius—yang memegang norma-norma dan ajaran agama lebih teguh—tidak banyak mengalami perceraian. Namun kenyataannya nilai dan norma agama ini tergerus juga oleh karakter mayarakat industrialis.

Disorganisasi Keluarga

Dalam disiplin ilmu sosial, keluarga dikatakan sebagai unit terkecil dari masyarakat. Meskipun ia unit terkecil namun memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat secara luas. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama seorang manusia belajar bersosialisasi dengan orang lain.

Hagen (1962) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang erat antara kehidupannya pada masa anak-anak dengan saat ketika ia dewasa. Artinya jika pada saat anak-anak ia mendapatkan proses sosialisasi yang baik, maka besar kemungkinannya ia juga akan bersosialisasi baik pula secara lebih luas pada saat ia dewasa.

Karenanya lingkungan keluarga yang kondusif diperlukan demi terciptanya proses sosialisasi yang baik ini. Namun jika yang terjadi sebaliknya, yakni perpecahan atau disorganisasi keluarga maka akibat negatif lebih banyak terjadi.

Dalam banyak kasus, anak-anak bermasalah berasal dari keluarga yang bermasalah atau keluarganya mengalami disorganisasi. Artinya keluarga yang mengalami disorganisasi memiliki potensi lebih besar menghasilkan manusia-manusia yang bermasalah juga dibandingkan dengan keluarga yang ikatannya terjaga dan kuat. Permasalahan itu bisa dalam aspek psikologi, sosial atau ekonomi. Hubungan keluarga yang baik menyebabkan seorang anak berhubungan baik dengan masyarakat lain (Goode, 1985).

Jika tingginya angka perceraian ini tidak mendapatkan perhatian sejak dini dari berbagai pihak, maka efek dari fenomena ini akan dipetik 20-30 tahun ke depan, yakni ketika si anak sudah membaur dengan masyarakat luas dimana ia juga bertemu dengan anak-anak dari kondisi keluarga yang sama-sama tidak kondusif.

Pengaruh Perubahan Sosial

Apa yang terjadi di Gresik ini merupakan bukti nyata pengaruh perubahan sosial terhadap lembaga keluarga. Mengutip Soekanto (1982) perubahan sosial meliputi berbagai hal seperti perubahan nilai, norma, pelapisan masyarakat, kekuasaan dan wewenang, dan pola interaksi sosial. Dalam kasus perceraian, berbagai jenis perubahan sosial diatas ikut menyumbang terjadinya kecenderungan disorganisasi keluarga.

Misalnya perubahan nilai dan norma mengenai hubungan suami dan istri, perubahan kekuasaan dan wewenang dalam konteks keluarga karena adanya pemahaman kesetaraan gender, dan pola interaksi sosial antar keluarga yang juga dapat menjadi stimulus perceraian (misalnya berakibat selingkuh).

Kalau dulu dalam masyarakat yang masih memegang kental nilai dan norma religius, hubungan antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrim benar-benar berada dalam koridor yang ketat. Di satu sisi memang memunculkan persoalan interaksi, namun di sisi lain pola seperti ini membentuk kepercayaan antar elemen keluarga lebih kuat dibandingan dengan sekarang yang nilai dan normanya sudah longgar.

Menumpang Gender

Persoalan lain yang tidak kalah krusialnya adalah kecenderungan penggunaan alasan kesetaraan gender yang berakibat pada putusnya hubungan pernikahan ini. Dari data yang sudah dikemukakan di awal, lebih banyak perkara permohonan cerai diajukan oleh pihak istri atau wanita. Ini menjadi bukti sedemikian meluasnya pemahaman kesetaraan gender. Pihak wanita atau istri menjadi lebih berani mengungkapkan sikap dan pendapatnya jika merasa terdzalimi dalam pernikahannya.

Dalam Islam, permohonan gugat cerai dari pihak istri dinamakan Al-Khulu’. Meski hak menceraikan ada pada suami namun jika istri merasa tidak mendapatkan hak-haknya dalam rumah tangganya ia diperbolehkan mengajukan Khulu’.

Konsep ini tidak menjadi persoalan sosial. Persoalannya adalah mengapa keinginan cerai itu lebih banyak datang dari pihak istri atau wanita? Kemungkinannya ada dua, pertama pemahaman kesetaraan gender telah terdistorsi hanya pada persoalan “persamaan protes”, atau kedua ini bukti bahwa para suami yang digugat cerai istrinya belum siap menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Ia gagal mewujudkan potret “suami ideal”.

Jika kenyataan angka perceraian tinggi dan lebih banyak gugatan dari pihak istri, dengan asumsi kemungkinan kedua di atas yang dipakai, maka—sekali lagi—ini menjadi bukti pengaruh perubahan sosial terhadap institusi keluarga, dalam hal ini perubahan nilai “laki-laki ideal”.

Apapun itu, kenyataan ini bisa menjadi bom waktu jika kita anggap sebagai masalah sepele. Diperlukan penyadaran akan “makna institusi pernikahan” itu lebih dari sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata. Ini tanggung jawab kita bersama.[]

Leave a Reply